Status Hukum Narapidana Pasca Putusan Hakim Mengisi Jabatan Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga negara yang diakui oleh konstitusi sebagai penyelenggara pemilihan umum sebagaimana tertuang didalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E ayat (5) berbunyi “Pemilihan diselenggarakan suatu komisi bersifat nasional, tetap, dan mandiri”. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 04/PUU-VII/2009 ini memberikan legalitas status hukum terhadap mantan terpidana untuk mengikuti umum, baik legislatif di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dengan syarat dikecualikan bagi narapidana secara terbuka jujur mengemukakan kepada publik bahwa bersangkutan narapidana. Metode penelitian dipergunakan adalah metode yurisi normatif. Penelitian normatif mengaharuskan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute Approach) konseptual. Teknik pengumpulan data digunakan yakni melalui studi dokumen kepustakaan data-data sekunder berupa bahan-bahan primer, tersier. Kesimpulannya ditemukan akan mandapat kepastian semanjak keluarnya keputusan seiring Undang-Undangn 7 Tahun 2017 tentang Umum
 Kata Kunci: Status Hukum, Mantan Terpidana, Hakim